BPJS Terbuka Menyesuaikan Kartu Indonesia Sehat dengan JKN

Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang direncanakan oleh Presiden terpilih Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, dinilai tidak bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Endang Tidarwati Wahyuningsih mengatakan bahwa program KIS ini diharapkan tidak berseberangan dengan jaminan kesehatan nasional. Endang juga berharap kedepannya akan ada pertemuan untuk menyesuaikan program BPJS dengan program pemerintah yang baru.

"Harapan kami ini akan menjadi titik sejalannya apa yang dirancang dalam KIS dengan yang sudah dilakukan. Tentu kamu terbuka untuk masukkan dan kritik agar apa yang kami lakukan sejalan dengan KIS dan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi," ujar Endang saat membuka acara diskusi publik di Balai Kartini, Jakarta, seperti ditulis Rabu (27/8/2014).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Ia mengatakan program KIS akan dijalankan oleh BPJS sebagai pengganti JKN.

"KIS adalah kartu yang di dalamnya ada beberapa sistem yang sesuai dengan perintah UU 40 tahun 2004 dan penyelenggaranya tetap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hanya nama dari JKN berubah karena ruang lingkup yang lebih besar," kata Rieke saat ditemui pada acara yang sama.

Program KIS ini dikatakan oleh Rieke yang juga merupakan salah satu tim sukses Jokowi-JK akan memperbaiki sistem kesehatan yang sudah ada yaitu JKN.

sumber detik